Akal Utang Indonesia Naik, Ekonom: Tata Utang Buruk

0 Comments
Akal Utang Indonesia Naik, Ekonom: Tata Utang Buruk

Rasio utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA – Rasio utang luar jati Indonesia terhadap Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income/ GNI) di dalam tahun lalu menjadi salah kepala tertinggi dibandingkan negara setingkat ( peer country ). Bahkan, rasionya lebih tinggi dipadankan negara yang memiliki nominal pinjaman internasional lebih banyak dari Nusantara.

Data tersebut dipublikasikan Bank Dunia dalam laporan Statistik Utang Internasional (IDS) terbarunya yang dirilis pada Senin (12/10).

Dalam laporan itu, terlihat utang luar negeri Indonesia dalam 2019 mencapai 402, 08 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 5. 900 triliun secara kurs Rp 14. 732 bola lampu dolar AS. Rasionya dibandingkan GNI mencapai 37 persen, setara secara level 2018. Rasio ini tahu turun pada 2016 dan 2017, yaitu pada tingkat 35 serta 36 persen, namun kembali naik di tahun berikutnya.

Beberapa negara setingkat Indonesia menunjukkan rasio terhadap GNI yang lebih rendah. Sebut saja India yang sama-sama masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle income country), memiliki rasio utang luar daerah terhadap GNI pada level 20 persen dengan nominal 560 miliar dolar AS.

Brasil dengan utang luar negeri tertinggi pada 2019 menurut Bank Negeri juga memiliki rasio lebih rendah. Secara nominal, utangnya mencapai 569, 3 miliar dolar AS dengan rasio 32 persen terhadap GNI.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menyebutkan, tingginya rasio terhadap GNI patut menjadi perhatian bagi pemerintah. “Indikator tersebut menunjukkan kemampuan membayar utang Nusantara yang memburuk, ” ujarnya kala dihubungi Republika, Selasa (13/10).

Nailul menyebutkan, rasio itu kemungkinan akan naik pada tahun ini dan beberapa tahun mendatang mengingat tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Belanja pemerintah dipastikan meningkat yang diiringi dengan penyusutan penerimaan. Jalan keluar untuk permasalahan ini adalah mencari utang.

Tapi, Nailul mengingatkan, utang itu harus dilakukan secara penuh kehati-hatian. “Artinya, utang yang didapatkan jangan sampai melebihi peraturan yang ada, ” ucapnya.

Nailul merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negeri yang memperbolehkan rasio utang kepada Produk Domestik Bruto (PDB) datang level 60 persen. Meski indikatornya berbeda dengan Bank Dunia yang memakai GNI, batasan maksimal itu relatif sama.

Tata utang juga harus ditujukan untuk keperluan yang penting. Pembangunan pekerjaan tol, bandara atau pelabuhan secara menggunakan dana dari utang sepatutnya tidak dilakukan pada saat ini. “Ekonomi sedang tidak baik, pembangunan tersebut justru akan menghasilkan sesuatu dengan sia-sia, ” ujarnya.

Di sisi lain, Nailul menganjurkan pemerintah untuk mengoptimalkan penghematan perkiraan terlebih dahulu. Kunjungan kerja, kerap dinas di daerah maupun hotel yang membutuhkan biaya besar sebaiknya ditunda dan dialihkan ke penanganan pandemi Covid-19.