ESDM Wajibkan Standar NTP untuk Pabrik Pelumas

0 Comments
ESDM Wajibkan Standar NTP untuk Pabrik Pelumas

Kementerian ESDM menyebut negara hadir melindungi konsumen lewat pelumas standar NTP

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Kementerian ESDM memiliki kewenangan buat mengawasi produk pelumas mesin yang dijual di dalam negeri.  

“Setiap produk pelumas atau oli yang diedarkan ke masyarakat sebenarnya telah dijamin mutu dan standarnya oleh negara, sehingga tidak perlu ada isu yang berkembang terkait beda merek pelumas akan merusak mesin, atau merek kendaraan tertentu harus menggunakan oli tertentu, ” ujar  Kepala Seksi Penyiapan serta Penerapan Standarisasi Hulu Migas Kementerian ESDM Ilham R Hakim  zaman acara Webinar Akurat Solusi Telaahan Praktek Monopoli dalam Bisnis Pelumas dan Perlindungan Konsumen, Jumat (4/9).

Menurutnya mindset yang terpatri tersebut akan melanggengkan praktik monopoli oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki bengkel resmi. “Kami pastikan negara hadir melindungi konsumen dimana pelumas ini diawasi dan memiliki mutu standar, ” ucapnya.

Menurutnya kualitas pelumas selalu dinyatakan dengan pengawasan standar kadar pelumas oleh Ditjen Migas serasi Permen ESDM No. 053/2006 yakni setiap pelumas harus terdaftar Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), selain penumpil SNI dan standar internasional lainnya.

“Pihak Ditjen Migas telah melakukan penertiban terkait NPT dari 2016 edaran sebanyak pelumas tanpa NPT sebesar 7, 2 persen kemudian turun hingga 3, 5 persen pada 2018, ” ucapnya.

Sementara Pemimpin Dewan Penasehat Perhimpunan Distributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI) Paul Toar  menambahkan munculnya pengamalan monopoli pada akhirnya hanya akan merugikan konsumen serta perekonomian nasional. Bahkan bisa mematikan para pengusaha-pengusaha kecil yang bergerak sektor pelumas.  

“Seperti yang kita tahu saat ini bahwasanya di dalam dunia pelumas itu kebanyakan para pemain dari perusahaan mungil, oleh sebab itu kesehatan usaha di sektor pelumas akan memberikan dampak yang sangat besar kepada pertumbuhan perekonomian indonesia, ” ucapnya.

Paul juga mengecap keraguan menggunakan pelumas merek asing terjadi karena adanya faktor dominasi. Padahal kualitas pelumas yang bersirkulasi sudah sesuai ketentuan pemerintah.

“Sekali lagi, hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat. Terlebih adanya power of monopoly daripada agen pemegang merek dengan modus jika menggunakan olinya, maka garansi atas kendaraan tidak akan mati dan lain-lain, ” jelasnya.

Dia menegaskan keterlibatan masyarakat untuk mengawal proses persidangan KPPU sangatlah penting. Hal ini berkaitan secara Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Ditha Wiradiputra Ketua Lembaga Analisis Persaingan dan Kebijakan Usaha FHUI (LKPU – FHUI) mengatakan dengan perspektif hukum persaingan usaha, praktik yang dilakukan beberapa perusahaan dengan menjual hanya beberapa pelumas atau oli di bengkel resminya, bisa juga masuk kategori praktik  Dominasi.  

“Jika suatu perusahaan, dalam hal ini memakai kekuatan pasarnya untuk mengatur pemasaran dari dealer yang diajak kerjasama, ia bisa dikatakan melakukan dominasi. Jadi suatu usaha mereka punya kekuatan monopoli dan memindahkan kekuatan monopolinya ke pasar tempat asing, ” jelasnya.

Walaupun demikian dia mengatakan pelaku daya bakal melakukan justifikasi terkait monopoli tersebut, dengan mengatakan produk yang dijual merupakan bagian dari utama kesatuan produk tertentu atau makna yang diberikan lebih murah & tidak merugikan konsumen.

“Ini memang ada potensi pengingkaran persaingan usaha dan bahkan  konsumen sendiri tidak sadar karena pengesahan tersebut seolah-olah menjadi kewajaran datang hari ini, ” jelas Dhita

Tulus Abadi selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Nusantara (YLKI) menegaskan praktik monopoli serta persaingan tidak sehat tersebut bakal sangat mereduksi hak-hak dasar konsumen yang dijamin di dalam UUPK, yaitu konsumen tidak ada opsi produk yang variatif, yang menimbulkan konsumen tidak bisa memilih sepadan produk, barang dan jasa.

Padahal di dalam Kausa 4 UUPK, tambahnya, dimandatkan bahwa salah satu hak dasar konsumen adalah hak untuk memilih (Right to choose) dikarenakan tidak adanya hak untuk memilih akan berdampak pada dimensi kualitas produk dan atau ongkos kemahalan suatu buatan.  

“Sehingga ending dari praktik monopoli dan pertarungan usaha tidak sehat, adalah kesusahan konsumen. Jadi praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat, selain akan mematikan pelaku usaha lain, juga akan ‘mematikan’ hak-hak konsumen, ” ucapnya.