KLHK: Pemulihan Gambut Syarat Utama Pengembangan Pangan

0 Comments
KLHK: Pemulihan Gambut Syarat Utama Pengembangan Pangan

Program pangan dilakukan di lahan eks order lahan gambut Kalteng.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Pemulihan ekosistem gambut merupakan sarana utama pengembangan program pangan dalam lahan eks proyek lahan gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah. Pemulihan ekosistem gambut itu dijalankan antara lain dengan pembasahan balik lahan gambutnya dengan perbaikan kaidah kelola air ( rewetting ), dan penanaman kembali dengan tanaman-tanaman endemik (rehabilitasi & revegetasi).

“Gambut yang sudah dipulihkan akan memberikan dampak ketersediaan minuman, dan menurunnya potensi kebakaran alas dan lahan (karhutla) di provinsi tersebut, yang selama ini dengan berulang terus terjadi, ” prawacana Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) M. R. Karliansyah dalam keterangan terekam yang diterima di Jakarta, Satu (25/10).

Jalan lainnya adalah peningkatan perekonomian kelompok untuk dapat secara mandiri mengikuti dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.  

Mendukung hal itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) bersama dengan Universitas Palangkaraya dan Universitas Menyanjung-nyanjung Mangkurat menyelenggarakan kegiatan “Pembinaan Teknis: Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Sekat Kanal Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut di Areal Eks PLG Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan Ketahanan Pangan Nasional” pada Palangkaraya, Jumat (23/10). Dalam acara itu, Karliansyah mengatakan pembangunan pemisah kanal di wEks PLG merupakan upaya untuk pemulihan dan reposisi ekosistem gambut untuk mengurangi potensi kebakaran hutan.

Pembangunan sekat kanal yang hendak dilaksanakan secara serentak pada areal yang rusak sangat berat, & rusak berat di Blok A, B, C, D, dan E, merupakan bagian dari upaya pemulihan, dan reposisi ekosistem gambut di eks PLG. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi potensi kebakaran, dan mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Pada tahap pertama, pendirian sekat kanal akan dilaksanakan dalam Blok A dengan jumlah pemisah kanal sebanyak 115 unit, secara lebar kanal antara tiga meter sampai dengan 16 meter. Namun pada tahap kedua, akan dilaksanakan pembangunan sekat kanal sebanyak 575 unit di Blok B, C, D, E, tepatnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, yang akan dimulai pada November 2020.

Kesibukan pembinaan teknis tersebut dihadiri sebab pelaksana pembangunan sekat kanal, calon pengawas pelaksanaan pembangunan sekat saluran, perwakilan dari Dinas Lingkungan Tumbuh Provinsi dan Kabupaten, serta awak internal Direktorat Jenderal PPKL. Pengoperasian kegiatan pembinaan teknis itu bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sepadan kepada pihak perencana, pelaksana pendirian, dan pengawas tentang teknis pendirian sekat kanal mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, detail tahapan pembangunan, kaidah pemantauan dan pengawasan pengoperasian pembangunan.

Secara kesamaan persepsi antara perencana dengan saat ini dibantu oleh Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, kontraktor pemangku, dan pengawas baik dari Universitas Lambung Mangkurat dan Tim Direktorat Jenderal PPKL serta dinas terkait di provinsi dan kabupaten setempat, diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan sekat kanal yang efektif, efisien dan memenuhi ketentuan yang sahih. Dengan demikian, perbaikan tata kelola air pada ekosistem gambut di eks PLG dapat dicapai.

“Setiap kegiatan yang dimulai dengan pembinaan teknis ini, kemudian pelaksanaan pembangunan sekat terusan, pemantauan, dan pengawasannya, agar selalu menerapkan protokol COVID, ” ujar Karliansyah.

 

sumber: Antara