Nasdem: tak Setuju Omnibus Law, Uji Materi ke MK Lebih Positif

0 Comments
Nasdem: tak Setuju Omnibus Law, Uji Materi ke MK Lebih Positif

Legislator mengatakan bagian tak setuju Omnibus Law lebih pas ajukan uji materi ke MK

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Anggota DPR daripada Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan hak setiap warga negara. Tetapi, menurutnya akan lebih tepat kalau pihak-pihak yang menolak Omnibus Law melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Akan lebih baik mengajukan uji materi ke MK jika tidak sepakat dengan Omnibus Law, ” ujar Taufik, Rabu (28/10).

Taufik mengatakan, saat ini ada perbedaan pendirian di masyarakat terkait UU Omnibus Law. Setiap pandangan merasa menyesatkan benar, untuk menyelesaikan masalah perbedaan pandangan tersebut, menurutnya MK adalah lembaga peradilan yang paling berkuasa.

“‎Memang terhadap perbedaan pandangan dengan ada tentu harus diselesaikan sebab pihak yang paling berwenang untuk menentukan keputusan yakni dalam situasi ini MK, ” katanya.

Selain itu, Taufik juga mengingatkan unjuk rasa dalam tengah pandemi Covid-19 sangat berisiko terjadinya lonjakan kasus penularan. Sehingga hal ini mesti diperhatikan sebab para mahasiswa. ‎

“Saya memahami dan menghargai sikap dan penolakan teman-teman ini, ini adalah bagian dari demokrasi. Tapi karena saat ini cukup masa pandemi maka kita lestari harus menjaga agar tidak ada penyebaran terhadap Covid-19 ini, ” kata Ketua DPP Partai Nasdem itu.

Pria yang akrab disapa Tobas tersebut menambahkan, ada banyak cara yang bisa dilakukan mahasiswa dalam memberikan aspirasinya seperti dengan mimbar sekolah tinggi dan melakukan dialog dengan banyak pihak.

‎”Oleh karena itu alternatif penyampaian aksioma untuk mencari penyelesaian dari masalah tetap harus dipertimbangkan sebagai jalur-jalur yang bisa ditempuh selain melakukan demonstrasi. Ada baiknya mempertimbangkan jalan lain untuk kita mencegah penyaluran Covid-19, ” ucapnya.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan sebanyak 123 mahasiswa dinyatakan positif Covid-19 setelah unjuk rasa menolak UU Omnibus Law, beberapa waktu lalu. Peristiwa itu mencerminkan risiko tinggi penularan Covid-19 saat unjuk rasa.

“Karena di saat kita berkumpul dalam kondisi bersebelahan, potensi penyebaran akan ada. Tersebut yang harus kita pikirkan bersama-sama tanpa mengurangi rasa hormat pada pendapat-pendapat dari teman-teman‎, ” katanya. ‎

Jadi, menurutnya lebih baik mahasiswa melangsungkan dialog-dialog saja meminta kepada pemerintah membuka ruang komunikasi terkait UU Omnibus Law. Menurut Tobas perlawanan UU Omnibus Law ini terjadi karena tersumbatnya saluran komunikasi, jadi masyarakat tidak mendapatkan informasi dengan utuh.

‎”Karena itu kita harus perbaiki dengan dialog seluas-luasnya. Apa yang menjelma masalah, ada salah pemahaman bisa diselesaikan dengan dialog, ” ujarnya. ‎

sumber: Antara