Sambungan Restrukturisasi Kredit Jaga Stabilitas Bank

0 Comments
Sambungan Restrukturisasi Kredit Jaga Stabilitas Bank

Program perpanjangan restrukturisasi kredit disambut positif kalangan perbankan.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatalkan memperpanjang program restrukturisasi kredit maka Maret 2022. Sebelumnya pada 13 Maret lalu, OJK telah mengeluarkan POJK No. 11/POJK. 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijaksanaan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang berlaku sampai 31 Maret 2021.

Program sambungan restrukturisasi kredit disambut positif kalangan perbankan nasional. Salah satunya, Eksekutif Utama PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja, menurutnya sambungan tersebut dapat membantu kebutuhan industri perbankan.

“Ya pas sekali (perpanjangan restrukturisasi kredit) benar membantu perbankan. OJK sangat memafhumi kebutuhan industri perbankan, ” ujarnya ketika dihubungi Republika. co. id , Jumat (23/10).

Situasi senada juga diungkapkan Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Aestika Oryza Gunarto. Menurutnya perseroan menyambut baik perpanjangan restrukturisasi kredit oleh OJK. “Dengan adanya restrukturisasi ini maka meringankan beban debitur BRI utamanya para pelaku UMKM yang saat ini sedang berjuang untuk recovery bisnis itu. Puncak restrukturisasi kredit BRI terjadi pada April dan Mei yang lalu, ” ucapnya.

Dari sisi lain, menurutnya, restrukturisasi ini membuat perseroan fokus mengelola sustainability kinerja, diantaranya dengan memajukan cadangan guna mengantisipasi loan at risk . Perseroan menargetkan untuk menjaga NPL coverage rate di atas 200 persen.

Sementara Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam memperhitungkan restrukturisasi kredit dibutuhkan dunia daya dan industri bank di pusat pandemi. “Akibat pandemi dunia usaha mengalami permasalahan cash flows, arahan menurun sementara pengeluaran tetap tinggi termasuk pengeluaran untuk membayar cicilan pokok dan bunga bank, ” ucapnya.

Menurutnya jikalau tidak dibantu dengan restrukturisasi maka besar kemungkinan kredit ke bank akan macet. Jika terjadi kredit macet tidak hanya perusahaan tersebut yang mengalami kesulitan tetapi banknya.

“Kalau kreditnya macet bank tidak hanya kehilangan keuntungan tetapi juga mengalami penurunan persediaan modal, ” ucapnya.

Maka adanya landasan pemikiran itu, selama pandemi masih berjangkit, kebijakan pelonggaran restrukturisasi kredit masih sangat dibutuhkan. Hal ini untuk menangani dunia usaha termasuk industri perbankan.

“Dengan restrukturisasi ini  memang keuntungan bank akan turun tetapi lebih baik laba mendarat daripada kredit menjadi macet. Laba tidak hanya turun bank mampu mengalami kerugian dan penurunan modal, stabilitas perbankan bisa terganggu, ” ucapnya.

Ketua Balai Komisioner OJK Wimboh Santoso mengucapkan perpanjangan tersebut dilakukan setelah menanggapi asesmen terakhir yang dilakukan. OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada saat Rapat Dewan Komisioner OJK pada 23 September 2020.

“Perpanjangan relaksasi restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan dengan selektif berdasarkan asesmen bank buat menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melangsungkan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi di tengah masa pandemi ini, ” ujarnya.

OJK lekas memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi tersebut dalam bentuk POJK termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait antara lain pengecualian perhitungan aktiva berkualitas rendah ( loan at risk ) pada penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

Adapun realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan per 28 September 2020 sebesar Rp 904, 3 triliun untuk 7, 5 juta debitur. Sedangkan non performing loan (NPL) pada September 2020 sebesar 3, 15 persen menurun sebab bulan sebelumnya sebesar 3, 22 persen.

“Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, bank juga telah membentuk cadangan kerugian kemerosotan nilai (CKPN) yang dalam enam bulan terakhir menunjukkan kenaikan, ” ucapnya.

Ke pendahuluan OJK terus mencermati dinamika dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan buat menjaga kestabilan sektor jasa keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Adapun relaksasi dalam POJK 11 tersebut terdiri dari, pertama, penghargaan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain cuma berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai Rp 10 miliar.

Kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit.