Sulbar Berlakukan WFH Cegah Penyebaran Covid-19

0 Comments
Sulbar Berlakukan WFH Cegah Penyebaran Covid-19

WFH diberlakukan semenjak 28 September sampai dengan agenda 2 Oktober 2020.

REPUBLIKA. CO. ID,   MAMUJU — Negeri Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan work from home (WFH) atau bekerja dibanding rumah bagi aparatur sipil negeri (ASN) dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. “Covid-19 masih pada tahap yang membahayakan bagi masyarakat khususnya di daerah kita, sehingga diberlakukan WFH ini, ” kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pada Mamuju, Jumat (25/9).

Dia mengatakan, para Kepala Perangkat Daerah diminta memastikan agar semua ASN maupun Non ASN tetap hidup di rumah melaksanaan tugas & fungsi pemerintahan serta pelayanan pada masyarakat. “WFH diberlakukan sejak 28 September sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 bagi ASN & non ASN tanpa dikenakan kontraksi kinerja dan penilaian disiplin kerja, ” katanya.

Menurut dia, dalam rancangan mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas maka  juga dilakukan penyesuaian pengamalan sistem pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Akan dilakukan penyesuaian pengamalan sistem dan jam kerja ASN.

“Untuk menjaga kemungkinan penyebaran Covid-19 di tempat kerja maka mulai tanggal 5 sampai 30 Oktober 2020 diminta untuk mengatur waktu kerja pegawai kedalam kelompok kerja, ataupun shift kerja, secara bergantian utama hari secara selang seling, ” katanya.

Para kepala perangkat daerah juga diminta memastikan agar jam kegiatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dalam kantor maupun di rumah wadah tinggal memperhatikan sasaran kerja pegawai.

“Semua ASN dan non ASN agar tidak melakukan perjalanan keluar, tetapi bila terdapat urusan yang betul penting dan mendesak serta sanggup mengganggu jalannya pemerintahan, maka dilakukan secara selektif dan harus melaksanakan isolasi mandiri serta melakukan pemeriksaan PCR/Rapid Test sebelum dan setelah melaksanakan perjalanan, ” ujarnya.

Gubernur mengatakan, apabila upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilanggar maka akan dikenakan balasan disiplin sebagaimana diatur dalam Susunan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Biasa dan ketentuan lain yang relevan.

sumber: Antara